Artikel

Petani dan pangan seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dan saling menguatkan.

Di Indonesia yang menanam pangan, katakanlah, padi,  adalah petani yang mayoritas petani kecil atau gurem, bukan korporasi besar. Ini berarti, kondisi ketercukupan pangan sangat erat kaitannya dengan kondisi dan keadaan yang dihadapi petani itu sendiri.  

Presiden Prabowo Subianto pada pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024 menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks.  

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

Tidak tanggung-tanggung, Presiden meyakini paling lambat  empat hingga lima  tahun lagi Indonesia akan swasembada pangan. Bahkan Indonesia siap menjadi lumbung pangan dunia.

Sejatinya, Indonesia pernah mencapai swasembada pangan, khususnya beras, pada tahun 1984. Pencapaian ini diakui oleh Food and Agriculture Organization (FAO), yang memberikan penghargaan kepada Indonesia atas keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan beras secara mandiri.

Presiden Suharto ketika itu mampu mewujudkan swasembada beras melalui  lima langkah. Pertama, revolusi hijau berupa penerapan inovasi dan teknologi pertanian,  seperti penggunaan bibit unggul, pupuk, pestisida, dan irigasi yang baik.

Kedua, bimbingan massal (bimas) berupa program intensifikasi pertanian yang mendorong petani untuk menggunakan teknologi pertanian modern.

Ketiga, peningkatan infrastruktur pertanian berupa pembangunan jaringan irigasi secara besar-besaran untuk mendukung produktivitas sawah.

Keempat,  subsidi pemerintah, dimana pemerintah memberikan subsidi untuk pupuk, benih, dan kebutuhan pertanian lainnya guna mendorong produksi.

Kelima, peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menjaga stabilitas harga pangan dan menyerap hasil panen petani.

Namun, keberhasilan ini juga memiliki beberapa tantangan, seperti ketergantungan pada subsidi, degradasi lingkungan dibarengi penurunan kesuburan lahan  akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintesis secara besar-besaran, dan stagnasi produktivitas pada tahun-tahun berikutnya.

Setelah periode tersebut, swasembada pangan sulit dipertahankan dan Indonesia harus menempuh impor untuk kecukupan beras di dalam negeri.

Saat ini, upaya, tekad dan keyakinan Presiden Prabowo  dalam mewujudkan swasembada pangan berhadapan dengan kenyataan tingginya kemiskinan petani  dan kemunduran sektor pertanian.  

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September  2024, mencatat persentase kemiskinan di Indonesia sebesar 8,57 %  atau 24,06 juta orang.  Sebanyak 11,34 %  atau 13,01 juta orang  miskin ada di perdesaan dan 11,05 juta orang atau 6,66 ?adi perkotaan.

Sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung masyarakat perdesaan, menghadapi tantangan besar. Sebesar 48,86 %  dari total penduduk miskin bekerja di sektor pertanian.

Ini berarti hampir setengah dari penduduk miskin adalah petani. Namun, dalam kondisi tersebut, sektor pertanian masih menjadi penampung tenaga kerja terbesar di Indonesia  yaitu 29,8 ?ri total seluruh tenaga kerja dan berkontribusi 12,4 % terhadap PDB nasional.

Sebagai perbandingan, sektor industri yang menyerap 21,5 % tenaga kerja mampu menyumbang 35,2 % terhadap PDB. Jumlah orang miskin di sektor industri sebesar 17,96 persen. 

Data ini menunjukkan bahwa produktivitas sektor pertanian tidak saja lebih rendah  dibandingkan sektor industri, tapi juga menunjukkan betapa sulitnya kehidupan di desa, terutama bagi mereka yang bergantung pada sektor pertanian.  

Saat ini total populasi  petani di Indonesia sebesar 27,8 juta orang dan sebagian besar yaitu 17,25 juta orang atau 62,05%  adalah petani gurem yang memiliki luasan lahan lebih kecil dari  0,5 hektare.  

Kondisi kemiskinan di perdesaan dan sektor pertanian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur dan sarana produksi.

Petani seringkali kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, benih unggul, dan akses irigasi yang memadai. Teknologi dan inovasi pertanian terbaru  juga belum merata diimplementasikan, sehingga produktivitas tetap rendah.

Di sisi hilir, petani menghadapi tantangan pasca-panen, seperti kadar air padi yang tinggi, harga gabah yang fluktuatif, dan kurangnya nilai tambah karena minimnya fasilitas penggilingan dan pengeringan modern.

Tantangan lainnya adalah perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak menentu dan peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan telah merusak banyak lahan pertanian.

Ini menambah berat beban petani, yang sudah kesulitan menghadapi rendahnya akses ke pasar dan harga jual yang tidak menguntungkan.

Di sisi lain, produksi padi, luas panen padi, serta produksi, konsumsi dan impor beras di Indonesia selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif.  

Tahun 2022, luas panen padi mencapai 10,45 juta hektare, produksi padi sebesar 54,75 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi beras mencapai sekitar 31,54 juta ton. 

Tahun 2023,  luas panen padi  sekitar  10,21 juta hektare, turun 233,82 ribu hektare (2,24%) dibandingkan tahun 2022. Pada tahun yang sama produksi padi mencapai 53,98 juta ton GKG, berkurang 770,84 ribu ton (1,41%) dibandingkan tahun 2022. Untuk produksi beras  sebesar 31,10 juta ton, menurun 440 ribu ton (1,40%) dibandingkan tahun 2022.

Tahun 2024,  luas panen padi sekitar 10,05 juta hektare, mengalami penurunan 167,25 ribu hektare (1,64%) dibandingkan tahun 2023.

Produksi  padi sebesar 52,66 juta ton GKG, turun 1,32 juta ton (2,45%) dibandingkan tahun 2023. Untuk produksi beras  mencapai 30,34 juta ton, turun 757,13 ribu ton (2,43%) dibandingkan tahun 2023.  Produktivitas padi di tahun 2022 sebesar 5,24 ton GKG per hektar, di tahun 2023 sebesar 5,29 ton per hektar dan turun lagi di tahun 2024 sebesar 5,24 ton  ton per hektar. 

Untuk konsumsi beras tahun 2022 tercatat sebesar 30,2 juta ton, meningkat menjadi   30,76 juta ton di tahun 2023 dan konsumsi di tahun 2024 sebesar 30,92 juta ton.

Impor beras selama tiga tahun terakhir juga terus meningkat.  Tahun 2022,  impor beras sebesar  429.201 ton, meningkat menjadi 3,06 juta ton di tahun 2023 dan di tahun 2024  sebesar 4,52 juta ton

Belajar dari China dan India

Indonesia juga perlu belajar dalam penguatan sektor pertanian dan pangan dari negara-negara yang telah sukses menjalankannya.

China dan India adalah dua contoh negara yang berhasil meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan, sehingga kini menjadi pemain utama dalam ekspor pangan dunia.

Di China, pemerintah secara konsisten memberikan subsidi besar-besaran kepada petani, baik dalam bentuk pupuk, benih, maupun teknologi dan alat pertanian  modern.

Program Rural Vitalization yang dicanangkan sejak 2018 mampu meningkatkan  pendapatan petani negeri tirai bambu tersebut melalui diversifikasi ekonomi perdesaan, modernisasi teknologi pertanian, dan pembangunan infrastruktur.

China juga memiliki sistem cadangan pangan yang kuat, memungkinkan pemerintah menjaga stabilitas harga produk pertanian.

Dengan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan (R&D) sektor agrikultur, produktivitas pertanian di China meningkat signifikan.

India, di sisi lain, meluncurkan program National Food Security Mission yang meliputi distribusi benih berkualitas tinggi, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, dan penerapan teknologi hemat air seperti irigasi tetes.

Selain itu, India mengembangkan sistem Minimum Support Price (MSP), di mana pemerintah India  menjamin pembelian hasil panen petani dengan harga minimum untuk melindungi jutaan petani  dari fluktuasi pasar.

India juga gencar mendorong ekspor dengan membangun jaringan logistik yang kuat, seperti pelabuhan khusus untuk produk agrikultur.

Keberhasilan kedua negara ini menunjukkan bahwa dukungan kebijakan yang kuat, investasi di sektor pertanian, serta perlindungan terhadap petani adalah kunci untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Indonesia dapat belajar dari pengalaman ini untuk mengatasi kemiskinan perdesaan dan mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, kita juga  perlu mengingat dan merenungkan pesan profetik Bung Karno, yang menekankan pentingnya sektor pertanian sebagai pilar utama kemandirian  ekonomi. “Berdikari dalam pangan adalah harga mati. Jangan pernah tergantung pada bangsa lain untuk mengisi perut rakyat kita," kata Bung Karno dalam berbagai kesempatan. 

Selain Bung Karno, kita juga perlu mengingat dan merefleksikan pemikiran Almarhum Profesor Sajogyo yang menekankan pentingnya keadilan dan pemihakan negara terhadap petani kecil dalam kebijakan pangan.   "Petani kecil adalah penjaga keberlanjutan lingkungan. Mereka harus diberi hak untuk menjadi pengelola utama sumber daya alam,” kata Sosiolog Perdesaan dan Guru Besar IPB ini.

Bagi Indonesia terwujudnya  swasembada pangan bukanlah sesuatu yang mustahil jika negara memiliki komitmen penuh dan konsisten dalam mencapainya. 

Singkatnya, Swasembada pangan akan  terwujud jika dan hanya jika,  petani  yang menjadi ujung tombak produksi pangan, mendapatkan kesejahteraan yang layak. Petani yang sejahtera adalah pondasi bagi Indonesia yang kuat.

Artikel ini telah tayang di jpnn.com